Oknum Anggota DPRD Toraja Utara Goyang Istri Pelaut, Kantornya Didatangi Warga Hingga Sikap BK DPRD

Oknum Anggota DPRD Toraja Utara Goyang Istri Pelaut, Kantornya Didatangi Warga Hingga Sikap BK DPRD

Suami digoyang ombak, istri malah digoyang oleh salah satu anggota DPRD Toraja Utara. Seperti itulah isu yang saat ini heboh di masyarakat Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Salah satu anggota dewan inisial PD dari Fraksi Golkar diduga berselingkuh dengan istri seorang pelaut.

Hal ini diketahui setelah ratusan warga yang mengatasnamakan Aliansi Sangtiangkaran berunjuk rasa di Kantor DPRD Toraja Utara beberapa waktu lalu. Mereka menuntut agar PD dipecat sebagai anggota dewan. Itu setelah, PD menurut pengunjuk rasa, terbukti berselingkuh dengan wanita yang sudah bersuami.

Anggota DPRD tersebut dikabarkan kerap mengunjungi si wanita saat malam hari. Ia bahkan nekat loncat pagar dan masuk lewat jendela. "Kami sangat prihatin, PD ini berselingkuh dengan istri salah satu rekan kerja kami," ujar Sandi perwakilanAliansi Pelaut Toraja.

Dari kasus ini, Sandi berharap mendapat perhatian khusus DPRD Toraja Utara. Khususnya agar kejadian serupa tidak terulang lagi yang dilakukan oleh oknum anggota dewan. "Harusnya menjadi teladan masyarakat, tapi malah berbuat tidak baik.

Kami harap oknum dewan ini diberi sanksi berat, kalau perlu pecat saja," katanya lagi. Diberitakan sebelumnya, kasusperselingkuhanPD dan istri seorang pelaut terbongkar pada awal November 2020 lalu. Kasusperselingkuhanterbongkar berdasarkan pengakuan dari salah satu anak si pelaut.

Sementara, Wakil ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Toraja Utara, Yusuf Tangke Manda mengatakan, terkait kasus ini pihaknya telah melakukan sejumlah rangkaian pemeriksaan. Seperti meminta klarfikasi terhadap PD kemudian melakukan penyelidikan. Putusan pun telah diambil. Sayangnya BK masih ragu dan perlu mencari referensi ke bagian hukum dalam hal ini Biro Hukum Pemprov Sulsel.

"Kita sudah ada pegangan, tapi kita belum yakin, makanya perlu mencari referensi ke Biro Hukum Sulsel," katanya, Rabu (17/3/2021). Meski begitu, berdasarkan hasil penyelidikan terhadap PD BK telah menyiapkan tiga sanksi. Masing masing sanksi ringan berupa teguran secara lisan (tertulis).

Kemudian sanksi menengah berupa pemberhentian dari pimpinan dan alat alat kelengkapan sebagai anggota dewan. Serta sanksi ketiga pemberhentian sebagai anggota DPRD Tana Toraja. "Nanti kita pilih, mana dari tiga sanksi ini yang akan dijatuhkan kepada saudara PD," jelasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *